Pada awalnya, internet merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan manusia untuk membangun hubungan/jaringan dengan manusia yang lainnya tanpa hambatan jarak atau waktu.

Kini internet tidak lagi menjadi sebuah teknologi komunikasi antar manusia, tetapi menjadi ladang bisnis yang sangat menguntungkan bagi banyak pihak.

Bahkan Indonesia termasuk ke dalam negara yang memiliki angka rata-rata konektivitas nasional yang terus membaik.

Oleh karenanya kemajuan teknologi ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi pemerintah.

Pemerintah Indonesia sedikit demi sedikit juga telah melakukan inovasi kebijakan-kebijakannya dengan menghadirkan teknologi digital ini.

Salah satu yang paling santer terdengar saat ini adalah munculnya PaDi UMKM atau Pasar Digital UMKM?

Apa sih PaDi UMKM itu? PaDi UMKM merupakan sebuah platform digital yang diperkenalkan oleh Kementerian BUMN dan bersinergi dengan Kementerian UMKM dan juga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Jadi Pasar Digital UMKM ini menjadi sebuah wadah tempat bertemunya antara BUMN dan UMKM secara online. Terlebih, dalam beberapa bulan terakhir pekerjaan BUMN tersendat karena kebijakan yang mengharuskan lockdown.

Oleh karenanya PaDi UMKM hadir demi menjawab atau sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Selain itu, platform ini juga menjadi sebuah jawaban jika pemerintah sangat memperhatikan UMKM.

PaDi UMKM menjadi sebuah tempat yang membuat pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk memperluas akses pasarnya. Tentunya, Pasar Digital juga akan menjaga kualitas UMKM yang bergabung dengan proses verifikasi dan screening yang sangat ketat.

Hal ini diperlukan agar BUMN yang melakukan transaksi dengan UMKM bisa mendapatkan kepastian tentang transaksi mereka. Semisal yang berkaitan dengan transaksi mereka adalah waktu penyelesaian dan juga kualitas barang maupun jasa yang ditawarkan.

Bagi UMKM sendiri tentu juga mereka menginginkan akan adanya kepastian harga. Tentu hal ini akan dijaga PaDi UMKM, karena semua transaksi dilakukan secara cashless dan proses settlement yang sangat canggih.

PaDi UMKM juga menjadi sebuah jawaban tentang kebijakan pemerintah yang ingin menghadirkan pasar yang bagus dan berkelas untuk UMKM di seluruh Indonesia.

Digitalisasi memang harus dipandang sebagai satu hal yang positif. Terlebih lagi, data dari para pemegang platform digital, 97% wilayah Indonesia sudah bisa diakses.

Nantinya, pengadaan barang dan jasa BUMN yang bernilai maksimal hingga Rp14 milliar akan dialihkan ke UMKM melalui PaDi UMKM. Jadi, tidak ada lagi sistem tender untuk program senilai demikian. Hal ini dilakukan agar membangkitkan perekonomian UMKM di seluruh Indonesia.

UMKM memang telah memberikan sumbangsih besar selama ini kepada Indonesia. Terbukti dari data yang ada, UMKM memberikan sumbangan sebesar Rp8.753,9 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) di tahun 2018.

Sedangkan, PDB Indonesia mencapai Rp14.838,3 triliun. Maka bisa kita katakan bahwa kontribusi UMKM mencapai 57,8% terhadap PDB.

Jadi, potensi UMKM untuk memperkuat ekonomi nasional sangatlah besar. Bahkan dengan hadirnya PaDi UMKM dan juga kebijakan yang baru bagi BUMN, diharapkan UMKM bisa lebih bertaji dari sebelumnya bagi ekonomi Indonesia.